SEPUTAR KEGIATAN PENDATAAN DALAM SISMIOP

A. LATAR BELAKANG PENDATAAN

Kegiatan Pendataan dalam pembentukan basis data SISMIOP dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut ini:

1. Cukup banyaknya jumlah objek pajak yang belum terdaftar;
2. Beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak; dan
3. Belum seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan.

Dikarenakan masalah-masalah di atas, Kegiatan Pendatan diperlukan untuk menghasilkan data yang akurat dan faktual.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENDATAAN

Maksud dan tujan dari Kegiatan Pendataan adalah menciptakan data yang akurat dan terbaru dengan mengintegrasikan semua aktifitas administrasi PBB, agar dapat menghasilkan data yang seragam, dapat diolah dengan cepat dan efisien, sehingga mampu menciptakan pengenaan pajak yang adil dan merata meningkatkan penerimaan PBB serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

Pendataan dapat dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal pajak atau bekerja sama dengan pihak lain / ketiga yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta

Kegiatan Pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu :

• Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP
• Identifikasi Objek Pajak
• Verifikasi data objek pajak
• Pengukuran bidang objek pajak.

C. DASAR HUKUM KEGIATAN PENDATAAN

Dasar hukum yang mendasari kegiatan pendataan dalam pembentukan basis data SISMIOP sendiri adalah:

1. UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB juncto UU No. 12 Tahun 1994.
2. KEP Dirjen Pajak No. KEP-533/PJ./2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan/ Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Read More

KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SISMIOP

Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi  PBB yang meliputi kegiatan-kegiatan (proses bisnis) sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan
Hasil kegiatan pendataan ditampung dalam suatu modul untuk merekam dan memutakhirkan seluruh produk pendataan atas PBB yang telah dituangkan dalam SPOP dan Lampiran SPOP. Modul ini membentuk suatu basis data PBB yang menjadi jantung administrasi PBB. Pemanfatan Database Management Systems memungkinkan data dipakai ulang dan dimanipulasi sesuai tujuan organisasi.

2. Kegiatan Penilaian
Kegiatan penilaian untuk kebutuhan penetapan PBB dilakukan secara otomatis dilakukan pada modul penilaian dengan memanfaatkan basis data yang sudah ada dipadukan dengan perekaman data pasar atas tanah dan daftar harga komponen bangunan dan upah pekerja. Pemutakhiran nilai Objek Pajak dalam penentuan NJOP dapat dilakukan secara masal dan serentak untuk seluruh Objek disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan perekonomian tanpa perlu penilaian ulang satu-persatu objek pajak. Sub sistem penilaian ini berfungsi sebagaimana suatu Expert Systems sederhana yang dapat menilai individu bangunan sesuai dengan karakteristiknya disesuikan dengan perkembangan harga bahan dan pekerja bangunan serta tetap mempertimbangkan penyusutan berdasarkan umur pakai dengan pemodelan tertentu.

3. Kegiatan Penagihan
Kegiatan penagihan diawali dengan otomatisasi pencetakan SPPT yang dibantu dengan sarana highspeed printer. Hal ini merupakan untuk mengeliminir pemborosan waktu dan tenaga serta meningkatkan akurasi data. Tahap pekerjaan selanjutnya dalam kegiatan penagihan dilakukan secara manual dengan cara penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak.

4. Kegiatan Penerimaan

Kegiatan pemantauan hasil penerimaan PBB telah diotomatisasikan dengan perekaman struk STTS sebagai bukti pembayaran. Perekaman STTS tersebut telah ditingkatkan efektifitas prosesnya dengan menggunakan teknologi barcode sehingga proses tersebut cukup dengan scanning. Modul ini dapat menyajikan daftar tunggakan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Sub sistem ini meningkatkan efektifitas penagihan dengan adanya daftar wajib pajak yang masih menunggak yang dapat diklasifikasikan dengan kriteria tertentu seperti kategori berdasarkan nilai pajak terutang, kategori wilayah dan lain-lain.

5. Kegiatan Pelayanan
Kegiatan pelayanan kepada wajib pajak difasilitasi dengan pencetakan laporan ataupun surat-surat keputusan yang diotomatisasikan. Hal ini dapat menyingkat waktu selain mengurangi terjadinya kesalahan akibat faktor-faktor manusia. Selain itu informasi yang ada dalam database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang terletak di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dulu dikenal dengan Pelayanan Satu Tempat (PST).

Read More